Our Services
Layanan kami di bidang Hukum
Pilihan terbaik Anda untuk mendapatkan pelayanan hukum yang dipimpin oleh para Jaksa Pengacara Negara yang berpengalaman. Dengan fokus pada keadilan dan keahlian dalam berbagai bidang hukum.
Layanan bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain untuk stakeholder mitra Kejaksaan (BUMN, BUMD, Pemerintah)
Ruang Lingkup
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
Diatur di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Penegakan Hukum
Tindakan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan ataupermohonankepada pengadilan di bidang perdata atau Tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalamrangka memelihara ketertiban hukum, kepastianhukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah sertahak-hakkeperdataanmasyarakat.
Pertimbangan Hukum
Layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion/ LO) dan/atauPendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata
Bantuan Hukum
Layanan di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi dan/ atau Litigasi sebagai Penggugat/ Penggugat Intervensi/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah atau Tergugat/ Tergugat Intervensi/ Termohon/ terlawan/ Terbantah, serta layanan di Bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai Tergugat/ termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai kuasa Pemerintah
Pelayanan Hukum
Pelayanan hukum adalah pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat, yang meliputi orang perorangan dan badan hukum, terkait masalah Perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat, dan informasi.
Tindakan Hukum Lain
Tindakan Hukum Lain adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan/ Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah. Atau antar Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah